Kiprah PMI Banda Aceh dalam Menjalankan Tanggung Jawab Sosial

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya-lah sehingga  kami  dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh berkah.

Adapun judul penelitian yang akan dibahas adalah “KIPRAH PMI BANDA ACEH DALAM MENJALANKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL”, dan kami sangat berharap semoga dengan adanya penelitian  dapat memberikan sedikit informasi dan memperluas wawasan ilmu.

Kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami  sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca yang budiman untuk kesempurnaan penelitian ini. Hanya kepada Allah kita berserah diri, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca semuanya.

	Banda Aceh, 10 November 2014 Penulis,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar............................................................................................. 

Daftar Isi...................................................................................................... 

BAB I PENDAHULUAN..........................................................................
BAB II PEMBAHASAN............................................................................
BAB III PENUTUP....................................................................................

BAB I

PENDAHULUAN

Organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang jasa sosial kemanusiaan, membantu korban bencana alam serta pelayanan kesehatan lainnya yang berpegang pada prinsip-prinsip palang merah dan bulan sabit internasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Pembentukan organsasi Palang Merah tidak terlepas dari kondisi peperangan. Sejarah kehidupan manusia telah mencatat, bahwa sejak terjadinya peperangan di solferino pada tahun 1859 yang menimbulkan korban puluhan ribu prajurit gugur dan terluka telah menarik perhatian sosiawan Swiss yang bernama jean Henry Dunant untuk memberikan pertolongan bersama-sama dengan pernduduk di sekitar medan pertempuran tersebut. Peristiwa yang menyedihkan itu mendorong Henry Dunant menuliskannya kedalam buku sederhana yan berjudul ”un souvenier De solferino”, buku karangan inilah yang menjadi titik tolak pengembangan ide terbentuknya perhimpunan Palang Merah.

Indonesia sendiri baru tahun 1945 Palang Merah Indonesia (PMI) terbentuk tepatnya tanggal 17 september 1945 sebulan setelah kemerdekaan bangsa indonesia. Sejak saat itu organisasi palang Merah makin dirasakan kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Sudah banyak pengalaman dan pelajaran berharga yang dipetik PMI dalam penanggungan korban baik kecelakaan, bencana alam maupun dalam suasana konflik bersenjata.

PMI pada saat ini berada dalam gerak pembangunan nasional, oleh karena itu PMI harus dapat menentukan ciri khas peranan sosialnya secara tepat, tidak terlepas dari tugas-tugas konkrit yang telah ditentukan seperti penyelenggaraan transfusi darah, pendidikan dan pelatihan, pembinaan terhadap generasi muda Palang Merah Remaja (PMR) serta relawan yang perduli terhadap kemanusiaan, peningkatan kemampuan kesiapsiagaaan dalam menghadapi bencana alam dan lain sebagainya.

Seperti kita ketahui bersama saat ini bangsa Indonesia banyak dilanda bencana alam baik itu banjir, tanah longsor, aktivitas gunung api, dan termasuk lumpur lapindo yang hangat di bicarakan beberapa tahun terakhir ini, gempa bumibahkan Tsunami yang melanda aceh – nias bulan desember 2004 yang lalu. Dengan kondisi yang terjadi di atas tersebut semua elemen – elemen yang terkait yang berperan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam saling bekerja sama untuk menangani hal tersebut. Tidak luput juga peran Palang Merah Indonesia sebagai salah satu organisasi sosial kemanusiaan.

Apabila dikhususkan untuk daerah Banda Aceh, saat ini juga sering dilanda bencana seperti banjir yang melanda beberapa wilayah di Banda Aceh maunpun Aceh dan sekitarnya, dan beberapa tahun lalu mungkin kita masih ingat akan bencana tsunami yang mengambil banyak korban jiwa dan harta. Dalam hal ini PMI daerah Banda Aceh bekerja sama dengan PMI provinsi Aceh mengirimkan karyawan/relawannya untuk membantu dalam penanganan awal penanggulangan bencana seperti pertolongan pertama, evakuasi korban dan pemberian bantuan terhadap korban bencana alam bahkan program pendampingan terhadap pengungsi/korban bencana alam itu.

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan hasil yang lebih baik diperlukan pembenahan organisasi dalam segala aspek salah satunya pengembangan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik. Peningkatan tanggung jawab terhadap karyawan/relawan, masyakata, linkungan, maupun komunitas. Agar mereka paham terhadap perbaikan kapasitas karyawan/relawan, mengurangi kesalahan dalam pemberian bantuan, mengikuti prosedur yang sesuai prinsip-prinsip kepalangmerahan dan kemanusiaan, masyarakat tidak lagi merasa panik, canggung ketika dihadapkan dengan situasi bencana ataupun konflik sebab mereka telah memiliki modal dan pengetahuan menyangkut apa yang harus dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kami tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul “KIPRAH PMI BANDA ACEH DALAM MENJALANKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL”.

BAB II

PEMBAHASAN

Berbagai faktor geografis, geologis, dan demografis sangat mempengaruhi kondisi wilayah Indonesia sehingga frekuensi bencana alam sangat tinggi. Sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, Palang Merah Indonesia berkewajiban memberikan pertolongan dan bantuan pada fase darurat kepada yang membutuhkan secara profesional berdasarkan prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional. Kegiatan respon bencana yang diutamakan PMI meliputi evaluasi penyelamatan korban dan pertolongan pertama. Penanganan bencana akan dilakukan beberapa unit, seperti: unit Assessment; unit medis (medical action team); unit ambulans; unit dapur umum lapangan; dunit distribusi bantuan bencana; unit penampungan darurat (shellter); unit pemulihan hubungan keluarga; serta unit fungsional pendukung operasional, yang terdiri atas administrasi, keuangan, humas, logistik, dan teknologi informasi.

VISI dan MISI Palang Merah Indonesia

VISI

PMI Menjadi Organisasi Kemanusian yang Profesional Tanggap dan Dicintai Masyarakat.

MISI

1.      Menguatkan dan mengembangkan oraganisasi.

2.      Meningkatkan dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia.

3.      Meningkatkan kualitas kepalangmerahan.

4.      Mengembangkan kegiatan kepalangmerahan yang berbasis masyarakat.

5.      Meningkatkan dan mengembangkan jejaring masyarakat.

6.      Menyebarluaskan, mengadvokasi dan melaksanakan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional serta HPI.

7.      Mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi kepalangmerahan.

Tugas Pokok PMI

Dalam melaksanakan tugasnya PMI mengacu pada pada tujuh prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Prinsip itu adalah Kemanusiaan, Kesukarelaan, Kenetralan, Kesamaan, Kemandirian, Kesatuan dan Kesemestaan.

Tugas pokok PMI antara lain:

·         Kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana

·         Pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan

·         Pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

·         Pelayanan transfusi darah. Biasa kita kenal dengan istilah, donor darah.

Faktor-Faktor Jalannya Operasional:

·         Sumber Daya

1.      Mobil Ambulans : 5 Unit

·         2 unit untuk jenazah

·         3 unit untuk operasional

2.      Tandu : 8 Unit

3.      Oksingen : 8 Unit

4.      Obat obatan

5.      Kurrsi Roda : 5 Unit

6.      Tongkat : 3 Unit, dll.

·         Sumber dana

1.      APBA

2.      Proposal

3.      Sumbangan Masyarakat

Tanggung Jawab Kesehatan di lingkungan PMI

1. Memberikan Layanan Kesehatan saat bencana.
2. Memberdayakan/memobilisasi masyarakat untuk bersama-sama membantu mengatasi penyakit berpotensi wabah, dengan mengutamakan upaya preventif dan promotif
3. Membantu meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan Kesehatan dan Pertolongan Pertama Berbasis Masyarakat (KPPBM)
4. Memberikan pelayanan sosial bagi kelompok rentan

Tanggung Jawab Kesehatan saat Bencana

1. Penyediaan layanan untuk Penyelamatan Hidup berupa memberikan  Pertolongan Pertama, Evakuasi, dan Layanan Ambulans  dan Air Ambulance.
2. Pelayanan pengobatan massal bagi masyarakat  berupa mobile clinic, klinik/RS lapangan, disertai upaya  pencegahan terjadinya wabah pada saat dan pasca bencana, termasuk kesehatan reproduksi darurat dan nutrisi.
3. Penyediaan Air Bersih berupa penyediaan air siap minum, pengadaan air utk mendukung operasional RS Lapangan, air utk kebutuhan MCK, diikuti penyediaan sanitasi darurat serta promosi kesehatan (untuk meningkatkan kebersihan diri dan kebersihan lingkungan).
4. Penyediaan Dukungan Psikososial kepada korban bencana, juga bagi para Relawan yang bertugas di lapangan.
5. Menyiapkan masyarakat  korban bencana , supaya lebih mandiri pasca bencana.

PMI juga melakukan hal-hal lain. Kegiatan tersebut adalah:

1.      Pengajaran dan penyadaran mengenai perubahan iklim. PMI juga membantu masyarakat  dalam menangani bencana banjir.

2.      PMI membantu masyarakat untuk bisa mengurangi resiko bencana, siap menghadapi bencana, beserta dampaknya.

3.      PMI melayani pencarian orang hilang akibat bencana atau konflik.

4.      Kampanya pencegahan penyakit.

5.      Membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan air dan sanitasi.

6.      PMI dan program 3 pilar di bidang HIV & AIDS.   

Social Mobilization 

Mobilisasi Sosial berupa Mobilisasi Relawan terlatih dan mobilisasi masyarakat untuk melaksanakan tugas yang  menjadi ruang lingkup tugas PMI.

·         Relawan terlatih yang mayoritas adalah Mahasiswa, yang bergabung dalam KSR ( Korps Sukarela) PMI unit Perguruan Tinggi. Relawan PMI yang tergabung dalam KSR PMI setelah mengikuti Pelatihan Dasar KSR, dapat mengikuti pelatihan spesialisasi berupa

v  Pelatihan Pertolongan Pertama (First Aid) dan Evakuasi Penderita

v  Pelatihan Perawatan Kedaruratan dirumah ( PK)

v  Pelatihan Watsan ( water & sanitation)  Darurat

v  Pelatihan PSP in Emergency

v  Pelatihan sebagai Kru Ambulans

·         Di samping KSR PMI Kab./Kota dan tenaga Medis/Paramedis yang tergabung dalam TSR (Tenaga SukaRela) PMI. Relawan PMI yang tergabung dalam TSR PMI (Tenaga SukaRela) adalah mereka yang dengan profesionalismenya masing2 bergabung menjadi Relawan PMI sesuai dengan Kota/Kab. domisili masing-masing. Untuk tenaga medis dan paramedis dapat dilatih sebagai Medical Action Team (MAT), sebagai Medical Action Team, dilatih mulai dari ketrampilan melakukan Rapid Health Assessment, utk menilai kebutuhan masyarakat korban bencana di bidang kesehatan, pencegahan penyakit yang mungkin mewabah saat bencana/paska bencana, Kesehatan Reproduksi Darurat sampai kepada mengset-up & mengoperasionalkan RS Lapangan.

·         Pelatihan untuk Masyarakat. Dengan pendekatan KPPBM (Kesehatan & Pertolongan Pertama Berbasis Masyarakat), anggota masyarakat yg telah terpilih sebagai Relawan Desa oleh masyarakatnya sendiri dengan ratio 1 org Relawan utk melayani 10 – 15 KK, dilatih oleh PMI setempat.

·         Selain dilatih untuk dapat melakukan upaya promotif dan preventif agar status kesehatannya meningkat, juga dapat melakukan pertolongan pertama saat kedaruratan, sebelum tenaga profesional tiba. PMI juga melatih masyarakat sebagai Tim SIBAT ( Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat).

·         PMI juga membentuk PMR di sekolah sekolah. Dan PMI telah menyambung tangan dengan 23 PMR di Banda Aceh.

·         PMI Banda Aceh telah bekerjasama dengan Indomart untuk melaksanakan kegiatan kegiatan kemanusian.

·         PMI Banda Aceh juga telah bekerjasama dengan berbagai komunitas. Sebagai contoh dengan Play plus dan Aceh Global.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Tanggung awab PMI terhadap Masyarakat

1. Memberikan Layanan Kesehatan saat bencana.
2. Memberdayakan/memobilisasi masyarakat untuk bersama-sama membantu mengatasi penyakit berpotensi wabah, dengan mengutamakan upaya preventif dan promotif
3. Membantu meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan Kesehatan dan Pertolongan Pertama Berbasis Masyarakat (KPPBM)
4. Memberikan pelayanan sosial bagi kelompok rentan
5. Penyediaan layanan untuk Penyelamatan Hidup berupa memberikan  Pertolongan Pertama, Evakuasi, dan Layanan Ambulans  dan Air Ambulance.

6. Pelayanan pengobatan massal bagi masyarakat  berupa mobile clinic, klinik/RS lapangan, disertai upaya  pencegahan terjadinya wabah pada saat dan pasca bencana, termasuk kesehatan reproduksi darurat dan nutrisi.
7. Penyediaan Air Bersih berupa penyediaan air siap minum, pengadaan air utk mendukung operasional RS Lapangan, air utk kebutuhan MCK, diikuti penyediaan sanitasi darurat serta promosi kesehatan (untuk meningkatkan kebersihan diri dan kebersihan lingkungan).
8. Penyediaan Dukungan Psikososial kepada korban bencana, juga bagi para Relawan yang bertugas di lapangan.
9. Menyiapkan masyarakat  korban bencana , supaya lebih mandiri pasca bencana

Saat ini, PMI sebagai sebuah perhimpunan nasional, tugas-tugas pokoknya telah begitu luas, tidak hanya masalah memberikan bantuan korban konflik atau bencana  seperti yang tercantum dalam Keppres RIS No. 25 tahun 1950. Donor darah juga menjadi salah satu mandat PMI bersama pemerintah yang tertuang dalam PP No. 7 tahun 2011, PMI setelah 68 tahun belum juga memiliki Undang- Undang.                                                                                    

Maka dari itu diperlukan sebuah Undang-Undang atau legalitas yang dapat mengatur sebuah perhimpunan nasional  atau organisasi palang merah di Indonesia yang dapat melindungi pekerja kemanusiaan di situasi konflik atau bencana. Jadi, sudah sepatutnya UU Kepalangmerahan ini dapat segera disahkan. Rancangan undang-undang PMI atau RUU Lambang Palang Merah, masih belum bisa menjadi undang-undang, karena perbedaan pendapat di tingkat DPR. Dasar hukum yang selama ini digunakan adalah Konvensi Jenewa 1949, tentang Palang Merah yang diratifikasi Pemerintah Indonesia pada tahun 1958